Geham Nusantara Resmi Dideklarasikan

Oleh : Kottir

Koordinator Geham Kota Makassar

Gerakan Hak Asasi Manusia Nusantara atau disingkat Geham Nusantara resmi dideklarasikan di Manokwari Papua Barat tepatnya di Kantor Dewan Adat Papua, 12 Oktober 2017.

Geham terbentuk atas inisiatif alumni kursus dasar HAM angkatan V yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan PBI. Alumni tersebut sebanyak sembilan orang dari berbagai wilayah rentan konflik di Indonesia.

Organisasi ini terbentuk dari hasil diskusi di ruang kelas Elsam selama 4 bulan di Jakarta dan diskusi di luar kelas menambah wawasan atau ide membangun gerakan skala nasional. Untuk itu gerakan ini penting untuk ditindak lanjuti.

Persoalan-persoalan yang diadvokasi kawan-kawan di daerah sama saja, kasus pelanggaran HAM masih massif terjadi, seperti halnya di Papua, seringnya terjadi penembakan misterius. Di Timika masyarakat  adat Amungme dan Kamoro menderita akibat limbah tailing PT Freeport Indonesia. Di Aceh kasus masa lalu belum terselesaikan juga hingga hukum cambuk yang diberlakukan sampai saat ini.

Di Kota Makassar, Kepulauan Aru dan NTT, lingkungan menjadi penting untuk disoroti, dengan sekian banyaknya masuk investasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan pelanggarakan Hak Asasi Manusia.

Masuknya investasi didukung penuh oleh pemerintah setempat dengan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengeksploitasi, sama halnya yang dialami oleh masyarakat nelayan Galesong Kabupaten Takalar propinsi Sulawesi Selatan, tambang pasir untuk kepentingan reklamasi laut Makassar menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial. Ketika hal demikian dibiarkan terjadi maka yakin dan percaya bahwa tindakan pemerintah daerah maupun investor adalah tindakan pelanggaran HAM.

Tak hanya itu, berkembang pesatnya investor masuk tidak sebanding lurus dengan pelayanan publik, di Papua pelayanan pendidikan dan kesehatan belum menjadi prioritas utama pemerintah dimana masih banyaknya anak putus sekolah hingga pelayanan kesehatan masyarakat Papua masih minim.

Dengan melihat problem di atas maka organisasi Gerakan HAM Nusantara sebagai organisasi masyarakat sipil penting untuk dikuatkan sebagai wadah monitoring terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak masyarakat di berbagai daerah.

Salam

Makassaar, 20 Oktober 2017