Politik Identitas JAR JUIR Sebagai Penegasan Kebhinekaan NKRI

Oleh Darakay Hard (Ketua AMAN ARU)

  • “kamong stop bicara politik identitas sudah kah, Aru ini bagian dari NKRI,,, katong harus hidup bergandengan tangan, jang membedakan suku”.


kira-kira begitulah kalimat sinis yang sering saya dengar ketika ada diskusi tentang Politik Identitas Jar Juir yang tengah dilanda ketidakadilan.

Bagi sebagian orang, isu Politik Identitas di Aru selalu muncul menjelang pemilihan Legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Kemunculan isu ini dapat menimbulkan konflik horizontal. Mereka lalu menjadi alergi menyebut kata itu, bahkan tidak mau mendengarnya. Menurut mereka, isu Politik Identitas dapat melunturkan semangat toleransi kebangsaan.

Di lain pihak, ada yang menyamakan Politik Identitas dengan isu rasis yang biasanya  menguat di tengah masyarakat yang plural. Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi kebhinekaan suku dan budaya.

Bagi saya pribadi, isu Politik Identitas tidak melulu muncul dalam rangka pemilihan umum. Setiap hari, saya dan kawan-kawan aktifis selalu menyinggung isu itu dalam berbagai kesempatan atas nama keadilan. Bagi kami, banyak orang keliru memahami Politik Identitas. Seolah-olah itu kata yang provokatif yang mengancam kebhinekaan bangsa.

Melalui artikel sederhana ini, saya hendak meninjau kembali apa itu Politik Identitas. Apakah kata itu memiliki definisi yang buruk seperti di pikiran sebagian orang di Aru? Apakah Politik Identitas sama dengan Rasisme?

Definisi Politik Identitas

Michael. P. Jensen (2010:28) mendefinisikan Politik Identitas sebagai aktifitas politik dari berbagai pergerakan sosial untuk determinasi diri demi mencari kepentingan dan kemajuan suatu kelompok masyarakat, atau anggota-anggota yang sering bersama-sama mendiami suatu tempat dan bersatu dalam pengalaman bersama tentang fakta ketidakadilan sosial.

Terkadang, meskipun anggota kelompok masyarakat ini tidak memiliki tempat tinggal yang sama, namun mereka memiliki pengalaman yang sama tentang ketidakadilan sosial. Mereka bisa tinggal pada kota yang berbeda ataupun pada negara yang berbeda, Sedangkan determinasi diri adalah sebuah pendekatan motivasi dan kepribadian manusia yang menggunakan metode empiris tradisional dengan menggunakan metateori organismik yang menyoroti pentingnya sumber daya manusia untuk mengembangkan kepribadian dan perilaku (Lih, Ryan, Kuhl & Deci, 1997:30).

Bagi Jensen, Politik Identitas muncul ketika ada sekelompok orang mengalami langsung suatu ketidakadilan sosial. Ketidakadilan itu terjadi ketika ada kebijakan atau pola perilaku di ruang publik yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia.

Ketidakadilan itulah yang memotivasi mereka memperjuangkan hak-hak yang diabaikan.
Pakar Politik Komparatif ternama Howard J. Wiarda dalam bukunya yang berjudul “Political Culture, Political Science and Identity Politics : an uneasy alliance” (2014:148)

mendefinisikan :
Politik Identitas artinya sebuah sikap politik yang fokus pada urusan atau kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat. Politik Identitas menunjuk pada aktifitas yang berbasis pada penggolongan berdasar jender, kelas sosial, etnis, suku/rumpun, marga, seksualitas, orientasi budaya dan agama, ras, kasta atau identifikasi politik.

Jadi politik identitas merupakan penjelasan yang mencerahkan dari perspektif ketertarikan pribadi untuk menjadikan identitas diri masyarakat sebagai suatu kelompok kepentingan. Dengan politik, masyarakat kemudian dibentuk melalui aspek-aspek yang kecil sebagai identitas mereka.

Wiarda mencontohkan kelompok-kelompok masyarakat di negara Amerika seperti afro-amerika, feminis, gays, lesbian dll. Mereka merupakan kelompok-kelompok minoritas yang memiliki sejarah diskriminatif oleh mayoritas (kulit putih misalnya). Mereka kemudian memiliki kesadaran kolektif tentang ketidakadilan yang pernah dan sedang dialami. Berkoalisi dalam politik praktis kemudian menjadi pilihan mereka dalam memperjuangkan keadilan. Menurut Wiarda, politik identitas yang sedang diperjuangkan bukanlah suatu kekuatan politik yang anarkis (Wiarda, 2014:147).

Dalam sejarahnya, Politik Identitas yang diperjuangkan kemudian dijadikan sebuah kekuatan politik dalam pemilihan umum di Amerika. Kemenangan Bill Clinton hingga Barack Obama dalam pemilu Amerika diperoleh dari penggunaan Politik Identitas sebagai kekuatan politik yang strategis (Wiarda, 2014:147).

Analisis Politik Identitas Jar Juir.

Semoga tulisan ini tidak membosankan anda. Saya tidak sedang memposisikan diri sebagai pakar politik, saya hanya seorang freethingker yang sedang mengolah khazanah pikir, agar saya tidak terkungkung dalam boks kebencian. Jadi tetaplah santai mencerna artikel ini.
Satu kata kunci dari definisi kedua ahli di atas adalah ketidakadilan. Dengan adanya ketidakadilan sosial, orang-orang lalu menjadi sadar bahwa mereka adalah manusia yang utuh dengan harkat dan martabat yang sama dengan manusia lain. Dengan demikian, kebijakan publik ataupun pola pergaulan sosial mestinya bersifat adil bagi semua.

Di Kabupaten Kepulauan Aru tidak ada ketidakadilan ? lihatlah fakta di bawah ini.

Saya lahir dan besar di Kota Masohi, Maluku Tengah, kemudian beberapa tahun hidup di kota Ambon, Tual, Tepa, Jogja, terakhir hidup tiga tahun di Denpasar Bali. Jika memakai perspektif sempit maka selama di kota-kota tersebut banyak ketidakadilan yang saya alami langsung. Tetapi bagi saya, tuturkata dan sikap yang ditunjukan terhadap saya itu wajar. Karena saya sedang hidup di negeri orang yang memiliki adat dan budaya, sebagai pendantang, saya wajib menghormati hak-hak mereka.

Fakta yang terjadi di Aru sekarang ini, persis dengan yang saya alami diluar. Konsep Politik Identitas yang digaungkan merupakan bentuk kesadaran perjuangan hak-hak Jar Juir di atas tanahnya sendiri yang sejauh ini masih diambil alih oleh orang segelintir orang. Itulah fakta ketidakadilan.

Semangat perjuangan tokoh pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru adalah mewujudkan Jar Juir yang sejahtera dan adil di atas tanahnya sendiri. Fakta hari ini, Kabupaten ini menduduki peringkat ke-3 Kabupaten Termiskin di Maluku (lih. Data BPS Maluku 2018). Angka pengangguran masih tinggi.

ASN dan tenaga honorer didominasi pendatang. Bahkan mereka belum berada di Aru, tetapi namanya sudah digantung sebagai tenaga honorer. Begitupula Jabatan setingkat Kepala Dinas didominasi non Jar Juir.
Pendatang yang lolos ASN baru bertugas satu tahun langsung minta pindah tugas ke daerah asalnya di luar Aru. Yang terbaru, sistem perekrutan anggota panwascam yang terindikasi mendiskriminasi Jar Juir. Itulah sebabnya OKP melakukan aksi demonstrasi di kantor Bawaslu Kabupaten beberapa minggu lalu.

Di bidang ekonomi, pelaku usaha Jar Juir hanyalah penikmat remah-remah yang jatuh di tanah. Poros utama perekenomian Aru dikuasai dan dimonopoli oleh orang pendatang. Bukan karena Jar Juir malas, tetapi karena ada praktek-praktek monopolistik yang didukung oleh penguasa yang serakah. Anda tahu kan siapa pemilik sejumlah kontener tol laut itu? Tentunya bukan Pemda Aru.

Anda tahu Pasar Timur Kota Dobo? Di situ mayoritas pedagangnya Jar Juir. Dari pagi bahkan terkadang sampai sore mereka masih berjualan di emperan rumah dan badan jalan. Mereka rajin kan?! Adakah kepedulian Pemda membuatkan ruko yang layak untuk jualan? Kalau datangkan artis konser di Dobo tentu bisa. Yang terbaru adalah kontroversial pelaksanaan tes CPNSD yang mendiskriminasi Jar Juir. Tuntutan pencopotan Kepala BKSDM pun bergulir. 

Masih banyak fakta ketidakadilan terhadap Jar Juir di atas tanah ini. Yang disebutkan di atas hanya sebagian.

Itulah yang membuat Jar Juir memiliki suatu kesadaran kolektif bahwa mereka sedang didiskriminasi di atas tanahnya sendiri. Isu Politik Identitas kemudian meluas hingga ke kampung-kampung Jar Garia.

Kontestasi Pemilu

Menurut hemat saya, selain Pilkada dan Pileg, ada banyak bidang untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak Jar Juir. Tetapi nampaknya sulit menampik bahwa yang paling diminati oleh para elit dan sebagian besar masyarakat moment Pilkada dan Pileg merupakan ranah yang pas untuk menggaungkan Politik Identitas.

Setuju atau tidak, setiap momen Pilkada dan Pileg, isu Politik Identitas selalu menjadi senjata ampuh dalam meraih dukungan sebesar-besarnya. Meskipun isu ini akan berkurang intensitasnya di ruang publik setelah kontestasi pemilu berakhir. Namun kami selalu menyuarakannya melalui diskusi-diskusi publik maupun sosial media.

Posisi pengambil kebijakan yang diisi oleh Jar Juir akan mempermudah perjuangan Politik Identitas Jar Juir demi keadilan. Sesama anak adat Aru tentu akan berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Lebih-lebih seorang pemimpin Jar Juir akan melakukan apapun demi kesejahteraan dan keadilan sukunya. Begitupula jika terjadi konflik, seorang pemimpin Jar Juir lebih paham cara penyelesaian konflik dengan pendekatan adat.

Politik Identitas Bukan Rasis

Wiarda mengakui bahwa pada beberapa konteks, Politik Identitas pernah menimbulkan konflik horizontal. Tetapi itu terjadi karena ada bias-bias rasisme yang memicu, misalnya konteks Amerika era 1980-an (Wiarda, 2014:149).

Sedangkan yang murni perjuangan Politik Identitas sangat menentang aksi-aksi anarkis. Karena Politik Identitas berbeda dengan isu rasisme.

Rasisme (racism) berasal dari kata ras (race) yang dulunya kata ras menunjuk pada keluarga bangsawan. Tetapi sekarang mengalami pergeseran dengan menunjuk pada kelompok-kelompok sosial yang minoritas dan dalam keadaan termajinalkan oleh sistem kekuasaan (Guillaumin, 2003:29).

Sedangkan rasisme menurut Guillaumin merupakan paham yang sulit untuk didefinisikan secara ketat sebagai teori, praktek atau sebagai suatu ideologi. Tetapi ada beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai rasisme, yaitu kebencian disertai penyerangan (agresifitas), ekslusifitas (kekhususan yang tertutup), permusuhan, dan genosida (Guillaumin, 2003:30).

Pertanyaan sederhana, apakah karakteristik rasisme yang dikatakan oleh Guillaumin itu sedang terjadi di Aru? Kalau anda sepakat dengan saya menjawab tidak pernah ada. Berarti Politik Identitas Jar Juir bukanlah paham rasisme !!!.
Politik Identitas Mempertegas Kebhinekaan NKRI
Bhineka tunggal ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Itu menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang Negara Garuda Pancasila
 (Lihat https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/15/080000269/bhineka-tunggal-ika-arti-dan-maknanya) .

Salah satu yang berbeda beda adalah suku atau adat istiadat. Suku yang berbeda-beda itu kemudian disatukan (bukan disamakan) yang kemudian membentuk dan memperindah keharmonisan hidup bangsa Indonesia.
Identitas suku Jar Juir merupakan salah satu dari sekian banyak suku di Indonesia. Hal ini kemudian membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang majemuk. Bagaimana bisa dikatakan berbeda jika yang dilestarikan di atas tanah Jar adalah identitas suku lain? Bukankah itu merusak kebhinekaan bangsa kita?
Ada banyak aspek dari Identitas Jar Juir.  Dalam tulisan ini, saya hanya ingin menekankan bahwa Politik Identitas Jar Juir tidaklah bertentangan dengan salah satu pilar kebangsaan kita yakni Bhineka Tunggal Ika.

Kesimpulan

Dengan meninjau pemikiran para ahli yang dihubungkan dengan fakta di Kabupaten Kepulauan Aru akhir-akhir ini, maka sudah tentu menyuarakan Politik Identitas Jar Juir merupakan keharusan. Demi mempertegas keberagaman suku dan adat istiadat yang diakui dan dilindungi Negara ini, sekaligus melestarikan identitas Jar Juir yang diwariskan kepada generasi penerus Jar Juir.

Identitas itu kemudian dikomunikasikan di semua bagian dari ruang publik sehingga tidak ada gap maupun stigma eksklusif. Bagaimanapun juga, Identitas Jar Juir merupakan identitas yang terbuka dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban modern.

Referensi:
Jensen, Michael P. 2010 . Martyrdom And Identity: The Self on Trial. New York:T&T Clark International.
Wiarda, Howard. J. 2014. Political Culture, Political Science, and Identity Politics :an uneasy alliance. Burlington:Ashgate Publishing Limited.
Guillaumin, Colette. 1995. Racism, Sexism, Power and Ideology. New York:Taylor and Francis e-Library.
https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/15/080000269/bhineka-tunggal-ika-arti-dan-maknanya. Diakses pada 11 Februari 2020. Pukul 12.00 wit.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Teror Pada Aktivis Papua, Septi Meidodga

Kami Hidup Tapi Mati

ATAS NAMA DEMOKRASI DAN KONSTITUSI BEBASKAN SEPTI MEIDODGA, PEMBELA HAM PAPUA