Pemerintah Provinsi Papua Barat Segera Hentikan Draf OTSUS Jilid 2 ke Mendagri

Penulis: Septi Meidodga

Sekjend Pusat Geham Bersatu

Otonomi Khusus Papua berjalan selama 19 tahun 9 bulan, Saat ini, pemerintah tengah mendiskusikan perpanjangan Otsus jilid dua, namum kebijakan tersebut menuai berbagai macam persoalan. Sebagian besar rakyat Papua menolak keras hadirnya otsus itu.

Kita ketahui bahwa, selama bertahun-tahun otsus Papua tidak berjalan selayaknya, prioritas Otsus Papua, mempermudah rakyat dalam mengakses Pendidikan, Kesehatan dan Infastruktur.

Ketiga hal tersebut tidak dapat direalisasikan dengan baik, karena sampai saat ini orang asli Papua yang ada di tana Papua masih bayar pendidikan dari SD,SMP,SMA, hingga Perguruan Tinggi.

Kesehatan pun demikian, orang Papua masih saja dihantui oleh mahalnya biaya kesehatan, nyatanya otsus (Pemerintah) telah gagal  dalam menjalankan kesehatan yang baik bagi rakyat Papua.

Hal serupa dengan pembangunan infrastruktur, negara keasikan membangun fasilitas pemerintahan dan infrastruktur dibuat hanya untuk kepentingan bisnis namum lupa akan kondisi masyarakatnya, kesejahteraan bagi rakyat Papua masih jauh dari harapan, rumah warga di kampung-kampung seperti gubuk yang tak layak huni lagi.  

Dari fakta di atas menjadi bukti kalau otsus Papua itu gagal mensejahterakan orang asli Papua. Negara telah mengeksploitasi sumber daya alam yang kaya lalu melupakan kepentingan rakyat Papua itu sendiri.

Oleh sebab itu saya minta kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tidak terburu-buru menyerahkan draf otsus Papua jilid II ke Mendagri, yang punya hak menentukan otsus lanjut atau tidak itu bukan DPR P, DPR PB, MRP, MPR PB,PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

Tapi yang pu hak menentukan otsus lanjut atau tidak itu rakyat Papua, mereka yang merasakan kepahitan otsus Papua, para elit di Papua stop perpanjang penderitaan rakyat Papua, untuk itu semua kewenangan penuh soal otsus ada di tangan rakyat Papua.