Postingan

Dobo, Kota Buruk Rupa

Gambar
(Sebuah Refleksi kritis atas tata ruang kota Dobo) Oleh: Haroly Ch. Darakay. S.SI Peneliti Aliansi Masyarakat Adat Aru Sudah biasa kita mendengar ungkapan buruk rupa. Ungkapan ini biasanya ditujukan kepada sesuatu yang bertampang buruk atau jelek (mis, ikan Blob adalah salah satu hewan buruk rupa di dunia). Sekarang saya menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan tata ruang Kota Dobo yang buruk dan tidak tertata rapi. Sebagian orang mungkin merasa risih dan marah membaca tulisan ini. "Tulisan bodoh apa ini?" mungkin begitu ungkapan kekesalan yang terucap. Terserah orang mau bilang apa. Saya hanyalah penulis pucuk yang baru belajar mengekspresikan kegelisahan atas suatu fenomena yang sungguhnya terjadi. Kembali ketopik. Dobo sebagai ibu kota kabupaten kepulauan Aru diharapkan memiliki tata ruang kota yang baik. Dalam pengamatan saya, kota ini masih jauh dari kriteria tata ruang kota yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tata kota adalah pola tata peren...

PK5, Kaum Miskin Kota Yang Terabaikan

Gambar
PK5 di Jl. AP. Pettarani (Dokumen Pribadi) Penulis: R. Kottir Aktifis LAPAR Sulsel Pedagang kaki lima atau lazim dikenal PK5 salah satu komunitas yang terancam di Kota Makassar, dimana posisi mereka tidak pernah diakui oleh pemerintah, kebijakan pemerintah cenderung diskriminatif tanpa memikirkan kepentingan kelompok kelompok kecil di kota ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Makassar menilai PK5 secara sepihak, kebijakan tersebut bukan hadir memberikan solusi bagi pedagang kecil tetapi justeru pemerintah menilai keberadaan mereka mengganggu kebersihan kota, pemerintah menilai semua hal yang berbau kumuh akan disingkirkan sebagai mana tagline pemkot yang sangat kapitalistik, "Makassar sebagai kota dunia". Tentu, Makassar sebagai kota dunia bukan sekadar melihat kebersihan kota atau tanpa keberadaan PK5, tetapi jika warga kota masih jauh dari harapan atau masih hidup dibawah garis kemiskinan maka kota dunia sebagai sebuah impian penguasa sulit tercapai, menga...

Eksploitasi dan Perampasan Hak Atas Tanah

Gambar
Oleh : Stilman Renggi Aktifis HAM Papua PT Sinar Mas Group yang memiliki lahan kelapa sawit seluas 52.000 hektar di distrik Yapsi di Kabupaten Jayapura. Sejak awal proses pelepasan tanah adat sejak tahun 1994 tanpa adanya sosialisasi atau komunikasi yang baik dengan Ondoafi (kepala suku). Dalam hal ini mereka dipaksa untuk bisa menandatangani surat pelepasan Hak Atas Tanah yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Akibatnya, masyarakat lokal sebagai pemilik tanah yang tadinya bisa hidup tenang dengan bergantung dari hasil hutan, berubah pola hidupnya menjadi buruh perkebunan kelapa sawit dengan upah yang rendah. Dari keterangan salah satu Tokoh Agama, saat melakukan kunjungan pada 15 Juni 2017 kemarin. “ Masih ada cukup banyak permasalahan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit PT Sinar Mas namun ditutupi oleh pihak perusahaan. Misalnya menyangkut hak buruh, sistem perekrutan tenaga kerja, masalah air bersih dan rumah layak huni” ujar Pater Hendrik. Masalah yang sering ter...

Kekejaman Sistematis pada Anak-anak Buruh Perusahaan

Gambar
Penulis : Dara Hilda Maisyita Aktifis Flowers Aceh Laskar Pelangi adalah satu satu film favoritku ketika Aku masih duduk dibangku SMA dulu, kali ini setelah lima tahun lulus dari bangku sekolah aku mencoba menontonnya kembali, berharap menemukan analisa yang baru dari film itu. Film itu menceritakan berlatar belakang tahun 1970-an tentang sepuluh anak di Pulau Belitong yang memiliki semangat bersekolah yang tinggi ditengah-tengah pergelutan kemiskinan yang mendera. Sekolah yang mereka tempatipun sangat mengkhawatirkan, padahal SD tersebut merupakan sekolah Islam tertua di pulau itu yang sudah melahirkan generasi-generasi penerus sebelumnya. Namun tidak ada upaya dan perhatian dari pemerintah untuk memenuhi pendidikan anak Pulau Belitong terhadap fasilitas sekolah. Aku melihat persoalan lain dari Film itu yang sedikit membahas mengenai sebuah perusahaan tambang yang pernah masuk dan berjaya di sana. Disitulah letak kesengsaraan masyarakat Pulau Belitong. Diceritakan bah...

Konsolidasi Gerakan HAM Nusantara diawali di Kota Makassar

Gambar
GehamNusantara- Makassar, Konsolidasi Gerakan HAM Nusantara (Geham) pertama kali dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan, Sabtu, (17/5/2017). Konsolidasi ini dilakukan di sekertariat Komunitas Pondok Intelektual (Kopi Makassar), Jalan Tidung Kota Makassar yang dihadiri oleh anggota Kopi Makassar, materi dibawakan oleh Septi Meidodga, salah seorang penggerak Geham Nusantara. Septi, sapaan akrab Septi Meidodga mengawali dengan pemaparan materi gerakan sosial, “Gerakan sosial itu harus dibangun dengan organisasi yang kuat,” kata Ketua Gempar Manokwari Papua Barat tersebut. Selain itu, Septi mengatakan, Kopi Makassar harus menjadi motor penggerak untuk melakukan pengorganisasian masyarakat di Kota Makassar, “Kopi Makassar harus menjadi ikon gerakan demi terwujudnya cita-cita bersama,” ujarnya.  Penulis: Kottir

Kekuasaan Ekonomi Global Dalam Rezim Orde Baru di Indonesia

Gambar
Septi Meidodga Oleh : Septi Meidodga aktifis Gempar Manokwari Mencermati dinamika fakta pengembangan ekonomi global di Indoneseia dengan maraknya perusahaan asing, yang masuk dan menanam saham (Pemodal) dalam berbagai bentuk aspek berdasarkan kerja sama antara Pimpinan–Pimpinan perusahaa dengan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ir Soeharto sebagai Pemegang kekuasaan atas semua rakyat Indonesia pada saat itu. Ir Soeharto dalam kepemimpinanya sebagai Presiden di Indonesia, telah menjadi sebuah angin segar bagi Kapitalis didunia untuk berbondong-bondong bergandengan tangan masuk di Indonesia. Dengan kepentingan menanam saham dengan pembangunan pabrik pakaian, pabrik sepatu, dan lain sebagainya dengan berbagai macam jenis merek seperti, Nike,Adidas, semua produk tersebut akan di distribusikan ke semua masyarakat Indonesia sebagai konsumen dari produk perusahaan tersebut. Berdirinya Perusahaan pabrik-pabrik tersebut tentunya membutuhkan begitu banyak karyawan t...

Desa

Gambar
Oleh: Kottir Aktifis Makassar Iwan Fals dalam lagunya berharap tentang kemandirian ekonomi desa, jangankan Bang Iwan, petani pun sangat mengharapkan desa sebagai kekuatan ekonomi. Pemerintah pun begitu, ingin membangun Indonesia dari pinggiran (Desa), pemerintah telah menyediakan dana untuk pembangunan desa, tetapi apakah dana desa hadir untuk kepentingan masyarakat desa ataukah sekadar sebagai nyanyian nina bobo untuk rakyat. Desa yang dulu sepi, senyap, tak ada lampu, jalanan becek nan berlubang kini rame, rame diperebutkan, banyak kepingin jadi kepala desa. Dana yang begitu banyak mengalir ke desa-desa itu harus di kawal, pemerintah dalam hal ini telah menyiapkan itu, dalam pembangunan desa harus terbuka terhadap masyarakat. "Negara harus berpihak pada para petani entah bagaimana caranya desa masa depan kita keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka" kata Iwan Bang Iwan sangat yakin dengan itu sebab ia tak mau celaka, ketika Kota sudah mengu...