Gerakan Hak Asasi Manusia (Geham) Bersatu

Kepala Polres Aru AKBP. Adolof Bormasa diduga gagal paham aturan hukum saat menyikapi kasus ilegal loging yang dilakukan CV. Cendrawasih di hutan adat Djamona Raa, Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru. Kapolres berpendapat, tidak ada kasus ilegal loging sebab CV. Cendrawasi memiliki ijin HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Padahal fakta di lapangan, benar terjadi ilegal loging. Sebelumnya, pada 23 Oktober 2017 masyarakat adat Rebi sebagai pemilik hutan adat Djamona Raa mengamankan mesin sensor kayu, speedboat, katinting (motor laut) milik CV. Cendrawasih. Barang bukti tersebut diamankan bersama ratusan kayu kelas satu yang ditebang dari hutan adat mereka.  Alasan penahanan adalah supaya ada itikad baik Wempy Darmapan (pemilik CV. Cendrawasih) untuk meminta maaf dan mengganti kerugian pada masyarakat adat Rebi.  Dengan tidak merasa malu, Wempy Darmapan melaporkan kasus tersebut ke Polres Aru dengan menuduh masyarakat adat Rebi telah melakukan pencurian d...

Oleh: Adolfina Kuum  Ketua Lembaga Peduli Masyarakat Wilayah Mimika Timur Jauh (Lepemawil – Mimti ) Koordinator Geham Timika Papua Telah 50 tahun PT Freeport merenggut lahan emas di tanah Amungsa bumi Kamoro Timika. Lingkungan hidup tanah Amungsa bumi Kamoro telah diperkosa dan terkoyak oleh PT Freeport. Keberadaannya membawa malapetaka dan penderitaan bagi suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik tanah adat yang mendiami wilayah itu. Gunung-gunung keramat dirontoki, digunduli, dirusak, meluluhlantahkan tradisi warisan nenek moyang dan leluhur yang dijaga dan dirawat secara turun temurun di negeri itu. Bagi suku Amungme gunung dan gua adalah tempat Keramat berdiamnya para leluhur. Namun tempat-tempat itu telah dirusak karena kekejaman manusia yang haus akan keserakahan modal dan kekayaan alam semata. Suku Kamoro yang mendiami pesisir pantai menderita akibat limbah tailing yang dibuang begitu saja tanpa aturan dan prosedur. Sungai-sungai yang dulu mengalir indah da...

Oleh : Dara Hilda Maisyita Koordinator Geham Aceh Laskar Pelangi adalah satu satu film favoritku ketika Aku masih duduk dibangku SMA dulu, kali ini setelah lima tahun lulus dari bangku sekolah aku mencoba menontonnya kembali berharap menemukan analisa yang baru dari film itu. Film itu menceritakan berlatar belakang tahun 1970-an tentang sepuluh anak di Pulau Belitong yang memiliki semangat bersekolah yang tinggi ditengah-tengah pergelutan kemiskinan yang mendera. Sekolah yang mereka tempatipun sangat mengkhawatirkan, padahal SD tersebut merupakan sekolah Islam tertua di pulau itu yang sudah melahirkan generasi-generasi penerus sebelumnya. Namun tidak ada upaya dan perhatian dari pemerintah untuk memenuhi pendidikan anak Pulau Belitong terhadap fasilitas sekolah. Aku melihat persoalan lain dari Film itu yang sedikit membahas mengenai sebuah perusahaan tambang yang pernah masuk dan berjaya disana. Disitulah letak kesengsaraan masyarakat Pulau Belitong. Diceritakan bahw...

Oleh : Stilman Renggi Aktifis HAM Papua PT Sinar Mas Group yang memiliki lahan kelapa sawit seluas 52.000 hektar di distrik Yapsi di Kabupaten Jayapura. Sejak awal proses pelepasan tanah adat sejak tahun 1994 tanpa adanya sosialisasi atau komunikasi yang baik dengan Ondoafi (kepala suku). Dalam hal ini mereka dipaksa untuk bisa menandatangani surat pelepasan Hak Atas Tanah yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Akibatnya, masyarakat lokal sebagai pemilik tanah yang tadinya bisa hidup tenang dengan bergantung dari hasil hutan, berubah pola hidupnya menjadi buruh perkebunan kelapa sawit dengan upah yang rendah. Dari keterangan salah satu Tokoh Agama, saat melakukan kunjungan pada 15 Juni 2017 kemarin. “ Masih ada cukup banyak permasalahan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit PT Sinar Mas namun ditutupi oleh pihak perusahaan. Misalnya menyangkut hak buruh, sistem perekrutan tenaga kerja, masalah air bersih dan rumah layak huni” ujar Pater Hendrik. Masalah yang seri...

Oleh : Kottir Koordinator Geham Kota Makassar Gerakan Hak Asasi Manusia Nusantara atau disingkat Geham Nusantara resmi dideklarasikan di Manokwari Papua Barat tepatnya di Kantor Dewan Adat Papua, 12 Oktober 2017. Geham terbentuk atas inisiatif alumni kursus dasar HAM angkatan V yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan PBI. Alumni tersebut sebanyak sembilan orang dari berbagai wilayah rentan konflik di Indonesia. Organisasi ini terbentuk dari hasil diskusi di ruang kelas Elsam selama 4 bulan di Jakarta dan diskusi di luar kelas menambah wawasan atau ide membangun gerakan skala nasional. Untuk itu gerakan ini penting untuk ditindak lanjuti. Persoalan-persoalan yang diadvokasi kawan-kawan di daerah sama saja, kasus pelanggaran HAM masih massif terjadi, seperti halnya di Papua, seringnya terjadi penembakan misterius. Di Timika masyarakat  adat Amungme dan Kamoro menderita akibat limbah tailing PT Freeport Indonesi...

(Makna Dirgahayu Republik Indonesia dalam konteks krisis HAM Perempuan Adat Aru) Foto Masyarakat Adat Aru Dok. Pribadi Oleh: Haroly Chundrat Darakay S.Si Peneliti Aliansi Masyarakat Adat Aru Dingin pagi yang menusuk tubuh memberi stimulus untuk menarik selimut ke atas lalu tidur. Tetapi tidak bagi Nelly Margareta seorang perempuan adat yang hidup di salah satu desa di Aru Tengah, Propinsi Maluku. Dingin pagi tidak mampu membunuh semangatnya untuk tetap bekerja. Cuaca yang tidak bersahabat sudah biasa baginya. Justru sang suami yang tak bisa lepas dari pelukan bantal guling, tak tahan udara dingin. Suami baru bisa bekerja jika matahari telah terbit menusuk tembus selimutnya. Suaminya seorang pekerja serabutan, kadang di darat, kadang di laut, mengikuti musim panen hasil alam di Desa mereka. Eta (sapaan Nelly Margareta) merupakan sosok pekerja keras. Dia tidak mempedulikan budaya patriarkal yang kental di masyarakat bahwa mencari nafkah merupakan tanggungjaw...

Ratusan warga Pulau Tanakeke berkumpul di masjid untuk mendiskusikan persoalan tambang pasir yang sudah berbulan-bulan meresahkan nelayan Penulis : R. Kottir Aktifis LAPAR Sulsel Jumat, 25 Agustus 2017, saya berkunjung ke Kepulauan Tanakeke kecamatan Mappakasunggu yang terletak di selatan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, di Kepulauan ini terdapat lima desa dan 9 pulau. Pulau Bauluang, Satangnga, Lantangpeo, Labbutallua Rewataya, Kalukuang, Dayang-Dayangan, Tanakeke dan Tompotana. Saya dan dua kawan, Badai dan Imran mengunjungi Tompotana dengan menggunakan kapal di dermaga dimana tempat warga menyebrang sepulang dari pasar, Kami berangkat pada pukul 09.30 wita. Lama perjalanan menuju Tompotana sekitar kurang lebih satu jam. Ini kali pertama saya mengunjungi Pulau tersebut, sebelum kapal sandar di tepi saya memperhatikan air laut yang sudah mulai keruh, disana juga terdapat alat tangkap rumput laut milik warga. Di sebelah barat pulau ini ada hutan mangrove yang dili...